PERAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN MOTORIK ANAK TK

KEGIATAN BELAJAR 1

Peranan Guru dalam Mengembangkan Motorik Anak TK

Keterangan :

untuk download file artikel dibawah anda bisa download disini

DOWNLOAD

---------------------------------------------------------------------------- 

     A.    PERANAN GURU DALAM MENGEMBANGKAN MOTORIK ANAK TK

Anak anak usia TK adalah anak-anak yang masih sangat memerlukan pengawasan dan bimbingan dari orang yang lebih tua. Salah satu cara belajar anak TK adalah dengan meniru perbuatan orang orang yang lebih tua, misalnya orang tua atau gurunya.

Guru mempunyai peran penting dalam pengembangan fisik/motoric anak yang dapat dilakukan melalui bermain, untuk membantu meningkatkan gerakan motorik anak maka yang dapat dilakukan guru adalah

1.      Menyediakan peralatan atau lingkungan yang memungkinkan anak melatih keterampilan motoriknya. Tempat dan alat berlatih keterampilan motorik harus aman sehingga memungkinkan anak dapat berlari lari atau berguling guling.

2.      Memperlakukan anak dengan sama. Jangan membanding bandingkan kemampuan satu anak dengan anak di depan anak lain kerena setiap adalah unik. Penguasaan keterampilan motorik seorang anak tak akan sama antara satu anak dengan anak yang lainnya. Semua ini tergantung pada banyaknya hal misalnya latihan, rasa percaya diri, kematangan alat – alat tubuh, dan lain lain

3.      Memperkenalkan berbagai jenis keterampilan motorik, misalnya berbagai jenis olahraga pada anak. Semakin banyak anak berlatih beberapa jenis olahraga atau keterampilan motoriknya akan semakin baik pula.

4.       Meningkatkan kesabaran guru karena setiap anak memiliki jangka waktu sendiri dalam menguasai suatu keterampilan. Oleh sebab itu guru diharapkan tidak memaksa anak untuk menguasai suatu keterampilan motoric melebihi batas kemampuannya.

5.      Aktivitas fisik yang diberikan ke anak harus bervariasi, yaitu aktivitas fisik untuk bermain dan bergembira sambil menggerakan badan.

6.      Berikan anak anak aktivitas fisik yang memungkinkan anak menikamati perkembangannya. Keberhasilan anak dalam melakukan dirinya.

7.      Saat melakukan aktifitas fisik yang menempatkan anak bersama beberapa anak lain, maka anak sebaiknya diberi arahan untuk dapat menerima kehadiran dan bekerja sama dengan anak lain.

B.     PERANAN GURU DALAM MEMBIASAKAN ANAK MEMAKAN MAKANAN YANG BERGIZI

Pertumbuhan fisik adalah proses metabolisme yang memerlukan masukan oksigen zat gizi, serta beberapa zat penting lainnya. Proses ini berlangsung terus menerus, bersifat konfleks, unik, dan mengikuti pola tertentu. Di sekolah guru perlu membiasakan anak memakan makanan yang bergizi agar petumbuhan fisik anak, misalnya penambahan berat dan tinggi badannya akan berkembang dengan baik.

Perlu di ingat kekurangan gizi pada anak – anak akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak saat dewasa. Biasanya penyebab utama seorang anak kekurang gizi selain dari factor ekonomi dan kebiasaan dikeluarga, juga kerana kurangnya pengetahuan atau kurangnya perhatian orang tua dan guru mengenai asupan gizi anak.

Di sekolah guru perlu membantu anak memperhatikan, membiasakan, dan memakan makanan yang baik dengan cara menjadi model dari anak didiknya atau motivasi dan mempengaruhi anak untuk memakan makanan yang bergizi. Dengan pembiasaan makan yang baik anak akan tumbuh lebih kuat dan lebih sehat. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan fisiknya agar menjadi lebih baik.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

TEORI KOGNITIF

KEGIATAN BELAJAR 3

Teori Kognitif

Keterangan :
untuk download filenya anda bisa download di bawah ini :
DOWNLOAD
---------------------------------------------------------------------

Menurut Piaget (Hergenhahn, 1992), berpikir sebagai prasyarat berbahasa, terus berkembang sebagai hasil dari pengelaman dan penelaran. Perkembangan bahasa bersifat progresif dan terjadi pada setiap tahap perkembangan. Perkembangan anak secara umum dan perkembangan bahasa awal anak berkaitan erat dengan berbagai kegiatan anak, objek, dan kejadian yang mereka alami dengan menyentuh, mendengar, melihat, merasa, dan membau.

            Vyqotsky (1986) mengemukakan bahwa pengembangan kognitif dan bahasa anak berkaitan erat dengan kebudayaan dan masyarakat tempat anak dibesarkan. Vygotsky menggunakan istilah zona perkembangan proximal (ZPD) untuk tugas tugas sulit untuk dihapami sendiri oleh anak, namun  dengan bimbingan orang dewasa, anak akan memeliki keterampilan untuk mengerjakan tugas tugas tersebut. Menuryt Vygotsky, SPD memiliki dua batas, yaitu batas yang lebih rendah dan batas yang lebih tinggi. Batas yang lebih rendah merupakan tingkat masalah yang dapat dipecahkan anak dengan menggunakan keterampilan sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Batas yang lebih tinggi merupakan tingkat tanggung jawab ekstra yang dapat diterima anak dengan bantuan orang dewasa.

            Vygotsky memiliki pandangan yang berbeda dengan Piaget dalam beberapa hal. Vygotsky menyetakan bahwa bentuk bahasa pada dasarnya bersifat social, sedangkan Piaget memiliki kecenderungan pendapat bahwa perkembangan bahasa pada anak bersifat egosentris dan nonsosial.

            Para ahli kognitif meyakini adanya peran hubungan antara anak orang dewasa, dan lingkungan sosialnya dengan perkembangan bahasa anak. Teori kognitif memandang bahwa perkembangan aspek bahasa tidak  terlepas dari konteks social perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif berhubungan erat dengan perkembangan bahasa karena awal perkembangan bahasa berada pada stadium sensori motoric, yaitu ketika anak berusia sekitar 18 bulan. Pada tahap ini, anak sudah memiliki pemahaman terhadap obyek obyek tertentu. Walaupun anak belum memiliki kemampuan untuk berbicara ia sudah dapat memanipulasio obyek – obyek tersebut.

            Anak mengomunikasikan kebutuhan, pikiran, dan prasaannya melalui bahasa dengan kata – kata yang bermakna unik. Kemampuan anak memehami bahasa sebagian besar terbatas pada pendangannya sendiri. Dengan kata lain, anak memiliki keterbatasan dalam memahami bahasa dari sudut pandang orang lain. Meningkatnya perkembangan bahasa anak terjadi sebagai hasil perkembangan fungsi simbolis. Perkembangan symbol bahasa pada anak sangat berpengaruh terhadap kemampuan anak untuk belajar memahami bahasa dari pendangan orang lain dan meningkatkan kemampuannya untuk memecahkan persoalan.

TEORI BEHAVIORISTIK

KEGIATAN BELAJAR 2

Teori Behavioristik

 Keterangan :

untuk download artikel dibawah anda bisa download filenya disini :

DWONLOAD

 -----------------------------------------------------------------------------

Ada beberapa ahli behaioristik yang berpendapat bahwa bahasa merupakan masalah respons (Skinner, 1957) dan sebuah imitasi (Bandura 1997). Sekiner menggunakan teori stimulus respons dalam menegakan perkembangan bahasa. Skinner menyatakan bahwa bahasa dipelajari melalui pembiasaan dari lingkungan dan merupakan hasil imitasi terhadap orang dewasa. Dalam dunia pendidikan, para guru yang menganut paham skinner menghindari penggunaan hukuman (Hergenhahn, 1982). Mereka akan memberikan reward pada siswa yang memberikan respons yang benar, dan mengacuhkan respons siswa yang tidak sesuai. Masalah belajar yang terjadi di sekolah termasuk masalah belajar bahasa merupakan hasil dari kekurangannya perencanaan pendidikan, seperti pemberian seward yang tidak tepat, pemberian materi yang terlalu padat dan sulit untuk dipahami, pengharapan terhadap prestasi siswa berlebihan, serta penerapan peraturan sulit untuk dipatuhi siswa.

            Imitasi, reward. Reinforcement, dan frekuensi suatu perilaku merupakan factor yang penting dalem mempelajari bahasa. Menurut Skinner, berpikir adalah proses internal bahasa, berpikir, dan bahasa mulai diperoleh dari interaksi alam lingkungan. Ahli lain, Bandura, menerangkan perkembangan bahasa dari sudut pandang teori belajar social (Hegenhahn, 1982). Menirukan suatu model yang berarti tidak harus menerima penguatan dari orang lain. Teori belajar menjelaskan tentang permainan interaksi antara ibu dab anak yang sedang belajar bahasa. Beberapa ahli (Brown, Canden dan bullugi dalam haditono, 1984) meneliti tentang kecenderungan para ibu menerima kalimat yang tata bahasanya salah dari anak, asalkan maksudnya benar. Sebaliknya, para ibu cenderung tidak menerima kalimat yang tata bahasanya tepat dari anak, namun tidak benar isinya.

            Anak belajar memperluas kalimat dan ibu dapat memberikan penguat pada anak dengan menyatakan bahwa anak akan senang bermain disekolah. Pandangan ini dikeritik berkenaan dengan kenyataan bahwa anak pada suatu saat dapat membuat suara suara baru dalam awal perkembangan bahasanya. Dan dapat membentuk kalimat kalimat baru yang berbeda dari yang pernah diajarkan kepadanya. Anak anak yang dibesarkan dengan stimulasi bahasa yang baik akan meniru dan menggunakan bahasa yang mereka dengar meskipun mereka belum tentu memahaminya.

            Anak usia dini memiliki banyak ide tentang arti bahasa dan menggunakan aturan dalam bahasa untuk menciptakan kata kata dan kalimat – kalimat baru.

CONTOH CERITA PENDEK

Kisah Dua Gadis Kembar

Pada suatu hari tepatnya di Bandung, hiduplah dua gadis kembar yang bernama Juli dan Sofi. Namun Sofi terlahir tidak sempurna, Ia cacat di bagian muka sedangkan Juli terlahir sempurna. Mereka pun tumbuh semakin besar, hingga suatu ketika Juli dan Sofi tumbuh dewasa, Juli dan Sofi ditinggalkan kedua orang tuanya saat umur mereka menginjak dewasa.

Sejak itu Juli mulai bekerja keras untuk menghidupi Sofi saudara kembarnya yang terlahir cacat di bagian muka, ia inggin bisa melihat indahnya dunia diluar sana tapi apa daya, Sofi menyadari bahwa dirinya cacat, tidak seperti Juli yang terlahir sempurna.

Diam-diam Sofi menyukai seorang lelaki yang bernama Tristan, namun Sofi tidak berani untuk bercerita kepada Juli. Hingga suatu hari Sofi menyadari bahwa sebenarnya Tristan menyukai Juli. Sofi pun merasa kecewa ia berkata “ Saya memang tidak pantas untuk dicintai oleh lelaki yang sempurna seperti Tristan, mana mungkin dia bisa mencintai gadis cacat seperti aku ”.

Hingga suatu ketika Sofi memilih untuk bunuh diri karena malu dengan wajahnya yang cacat, sedangkan Juli yang sedang berada dikantor ingin segera pulang dan memberitahu - Cerpen Singkat, Kisah Dua Gadis Kembar - Sofi bahwa ia sudah mendapatkan uang untuk biaya operasi Sofi, Juli berkata “ Pasti Sofi senang sekarang bisa mengoperasi wajahnya dan tidak akan malu lagi untuk pergi keluar kamar ”.

Juli pun pulang dengan segera, ia tidak sabar untuk memberitahu Sofi. Saat Juli sampai di apartemen Juli memanggil-manggil Sofi, namun tidak ada jawaban dari Sofi, Juli mencari kekamar Sofi namun tidak ada. Juli pun melihat kamar mandi Sofi, dan Juli pun terkejut saat melihat Sofi tergeletak berlumuran darah.

Juli berteriak dan menangis, ia memeluk Sofi dan berkata “ Kenapa kamu lakukan ini Sofi,aku sudah mendapatkan uang untuk biaya operasimu, tetapi kenapa kamu melakukan ini dan meninggalkan aku ”.

Petugas apartemen mendengar suara teriakan dan langsung mendatangi Juli. Petugas apartemen pun terkejut melihat wanita yang ada di pelukan Juli,ia tidak mengetahui bahwa Juli memiliki saudara kembar, karena ia tidak pernah melihat bahwa di apartemen Juli ada wanita selain Juli.

***

3 tahun kemudian Juli dan Tristan menikah, awalnya mereka hidup bahagia. Pada suatu ketika Juli dan Tristan pergi untuk berjalan-jalan dan tidak sengaja mereka bertemu dengan seorang peramal dan permal itu meramal masa depan Juli dan Tristan dari sebuah kartu.
Peramal itu berkata “ Kehidupan kalian akan di ganggu oleh sesuatu yang datang dari masa lalu untuk mengambil nyawa dari salah satu di antara kalian ”. Namun mereka tidak langsung percaya dengan ramalan tersebut, terutama Tristan. Namun tanpa di sadari Juli akhirnya terpengaruh dengan ramalan tersebut dan secara tiba-tiba ia teringat pada saudara kembarnya.
Sejak Juli dan Tristan di ramal, Juli merasa tidak tenang hampir setiap hari ia mendapat mimpi buruk, tubuh yang memar tanpa sebab dan bayang-bayang tentang Sofi yang membuatnya hampir stres, dan dari situlah Juli menyadari bahwa Tristan dan hidupnya sedang dalam bahaya. Juli pun mengajak Tristan untuk menemui peramal itu kembali, kemudian Juli berkata kepada peramal itu “ Bagaiman menghentikan ramalan itu terjadi ”, Peramal menjawab “ Ramalan itu tidak dapat di hentikan dengan cara apa pun ”.

Peramal pun bergegas pergi, berbagai teror pun semakin mengancam Juli dan Tristan. Hingga suatu ketika Sofi mendatangi Juli dan menampakkan wajahnya, Juli pun ketakutan dan berteriak. Mendengar Juli bereriak, Tristan pun mendatangi Juli dan Tristan sangat terkejut melihat Sofi saudara kembar Juli istrinya. Sofi berbalik badan dan langsung menghampiri Tristan, Sofi berkata “ Kamu yang telah membuat aku seperti ini, sekarang aku akan mengakhiri hidupmu”.

Belum sempat Tristan menjawab Sofi pun langsung menjatuhkan Tristan dari atas apartemen, dan Juli berteriak sangat keras lalu berkata kepada Sofi “ Kenapa kamu lakukan ini Sofi, apa salah Tristan terhadapmu ?” Sofi menjawab “ Dia yang sudah membuat aku menjadi seperti ini ”.
Juli berkata “ Apa yang sudah di lakukan Tristan, dan mengapa kamu pergi meninggalkan aku Sofi, sebenarnya saat itu aku ingin memberitahumu kalau aku sudah mendapatkan uang untuk biaya operasi wajahmu, tapi kenapa kamu lakukan hal itu dan meninggalkan aku Sofi

Aku sangat menyayangi mu ”. Sofi pun menangis dan menjawab “ Karena aku mencintaimu Tristan tetapi dia lebih mencintaimu. Aku melakukan ini semua karena aku malu akan wajah ku yang cacat, aku juga menyayangimu Juli ”. Sofi pun pergi dan akhirnya Juli hidup seorang diri. Demikianlah, Cerpen Singkat, Kisah Dua Gadis Kembar tersebut.

Mengapa para pendiri Negara mengamanatkan bahwa bentuk Negara yang cocok bagi Indonesia adalah Negara kesatuan?

Tugas kelompok 2.1

          Setelah kamu membaca uraian materi pada bagian ini.coba kamu diskusikan dengan secara berpasangan untuk menjawab beberapa pertanyaan dibawah ini.Apabila sudah selesai, komunikasikanlah bersama pasangan lainnya.

• 1.     Mengapa  para  pendiri  Negara  mengamanatkan  bahwa  bentuk  Negara yang  cocok  bagi  Indonesia  adalah  Negara  kesatuan?
• 2.     Menurut  pandangan  kalian, apa  makna  masyarakat  adil  dan  makmur  itu? Serta  bagaimana  mewujudkannya?
• 3.     Apa  makna  kedaulatan  rakyat  dalam  pandangan  kalian?
• 4.     Mengapa  kita  harus  mengutamakan  musyawarah  mufakat  dalam menyelesaikan  setiap  permasalahan?
• 5.     Apa  yang  akan  terjadi  apabila  kita  tidak  dapat  menjunjung  tinggi harkat ,derajat ,dan martabat  sebagai  bangsa  Indonesia?

Jawaban…

1 .)Karena indonesia terdiri dari suku bangsa yang berbeda,agama,dan        kepercayaan,bahasa daerah.Maka dari itu untuk mempersatukan itu maka dibentuk negara yang pas adalah kesatuan karena sesuai dengan ideologi pancasila,dan bhineka tunggal ika.Negara Kesatuan Republik Indonesia (disingkat NKRI), juga dikenal dengan nama Nusantara yang artinya negara kepulauan. Wilayah NKRI meliputi wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

2.) Masyarakat adil dan makmur adalah masyarakat yang sudah bisa merasakan keadilan, kedamaian dan ketentraman di lingkungan tempat tinggalnya. cara mewujudkannya yang pertama kali adalah dari masyarakat itu sendiri, kesadaran diri untuk mentaati norma dan hukum yang nantinya akan didukung oleh program pemerintah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan negara itu sendiri.

3.) Kedaulatan adalah kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Kekuasaan rakyat bahkan lebih tinggi dari pada presiden. Presiden hanyalah seseorang yang mewakili rakyat indonesia yang berfungsi sebagai pengatur jalannya pemerintahan.

4.) Karena musyawarah dan mufakat efektif untuk memecahkan suatu masalah dengan cara kekeluargaan.

5.) Bangsa akan hancur, seiring dengan warga negara yang tidak peduli dengan martabat negaranya, maka negara akan kehilangan nilai dimata dunia, imbasnya tentu saja ke pemerintah,pejabat,sampai warga biasa, karena bangsa akan terancam kehilangan potensi2 ekonomi,sosial,dll dari dunia luar.

Tugas  kelompok  3.2

          Kalian sudah mempelajari sistem pemerintahan yang pernah terjadi di Indonesia. Untuk membandingkan penerapan sistem pemerintahan di Negara lain yang berlaku saat ini,kalian lakukan kerja kel;ompok untuk.

• 1.     Mencari informasi tentang penerapan sistem pemerintah di Negara lain.
• 2.     Klafisikasikan Negara mana saja yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer , semiparlementer , dan presidensial.
• 3.     Pilih salah satu Negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, semiparlementer, dan presidensial.
• 4.     Lakukanlah analisis terhadap masing-masing Negara tersebut, dilihat dari tugas pokok lembaga-lembaga Negara serta hubungan antarlembaga Negara.
• 5.     Buatklah laporan secara tertulis, kemudian presentasikan di depan kelas!

JAWABAN

1.) Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja

Sistem parlementer, terlahir dari adanya pertanggung jawaban menteri. Seperti halnya yang terjadi di Inggris, di mana seorang raja tak dapat diganggu gugat (the king can do no wrong), maka jika terjadi perselisihan antara raja dengan rakyat, menterilah yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan raja. Sebagai contoh, Thomas Wentworth salah seorang menteri pada masa Raja Karel I dituduh melakukan tindak pidana oleh majelis rendah. Kemudian karena terbukti, menteri tersebut dijatuhi hukuman mati oleh majelis tinggi.

Dari pertanggung jawaban pidana ini, kemudian lahir pertanggung jawaban politik, di mana para menteri harus bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap parlemen. Sistem parlemen telah terjadi sejak permulaan abad ke-18 di Inggris. Dari sejarah ketatanegaraan, dapatlah dikatakan, bahwa sistem parlementer ini adalah kelanjutan dari bentuk negara Monarchi Konstitusionil, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Karena itu dalam sistem parlementer, raja atau ratu dan presiden, kedudukannya adalah sebagai kepala negara. Contoh kedudukan ratu di Inggris, raja di Muangthai dan presiden di India.

Selanjutnya yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet itu sendiri. Kabinet yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menteri, bertanggung jawab sendiri satau bersama-sama kepada parlemen. Kesalahan yang dilakukan oleh kabinet tidak dapat melibatkan kepala negara. Karena itulah di Inggris dikenal istilah “the king can do no wrong”. Pertanggung jawaban menteri kepada parlemen tersebut dapat berakibat kabinet meletakkan jabatan dan mengembalikan mandat kepada kepala negara manakala parlemen tidak lagi mempercayai kabinet.

Sebagai catatan, bahwa dalam pemerintahan kabinet parlementer, perlu dicapai adanya keseimbangan melalui mayoritas partai untuk membentuk kabinet atas kekuatan sendiri. Kalau tidak, maka dibentuk suatu kabinet koalisi berdasarkan kerjasama antara beberapa partai yang bersama-sama mencapai mayoritas dalam badan legislatif. Beberapa negara, seperti Negera Belanda dan negara-negara Skandinavia, pada umumnya berhasil mencapai suatu keseimbangan, sekalipun tidak dapat dielakkan suatu “dualisme antara pemerintah dan dewan perwakilan rakyat”.

a. Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

Beberapa ciri dari sistem pemerintahan parlementer, adalah sebagai berikut :

1)      Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. Kepala negara ini tak bertanggung jawab atas segala kebijaksanaan yang diambil oleh kabinet.

2)      Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Kepala negara tak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara.

3)      Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih lansung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.

4)      Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Dan yang disebut sebagai eksekutif di sini adalah kabinet. Kabinet harus meletakkan atau mengembalikan mandatnya kepada kepala negara, manakala parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh menteri.

5)      Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu. Sedangkan partai politik yang kalah akan berlaku sebagai pihak oposisi.

6)      Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk kabinet secara koalisi, karena kabinet harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen.

7)      Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen. Dan menjadi tanggung jawab kabinet untuk melaksanakan pemilu dalam tempo 30 hari setelah pembubaran itu. Sebagai akibatnya, apabila partai politik yang menguasai parlemen menang dalam pemilu tersebut, maka kabinet akan terus memerintah. Sebaliknya, apabila partai oposisi yang memenangkan pemilu, maka dengan sendirinya kabinet mengembalikan mandatnya dan partai politik yang menang akan membentuk kabinet baru.

Dalam hal terjadinya suatu krisis kabinet karena kabinet tidak lagi memperoleh dukungan dari mayorits badan legislatif, kadang-kadang dialami kesukaran untuk membentuk suatu kabinet baru, oleh karena pandangan masing-masing partai tidak dapat dipertemukan. Dalam keadaan semacam ini terpaksa dibentuk suatu kabinet ekstra-parlementer, yaitu suatu kabinet yang dibentuk tanpa formateur kabinet merasa terikat pada konstelasi kekuatan politik dalam badan legislatif.

Dengan demikian bagi formateur kabinet cukup peluang untuk menunjuki menteri berdasarkan keahlian yang diperlukan tanpa menghiraukan apakah dia mempunyai dukungan partai. Kalaupun ada menteri yang merupakan anggota pertai, maka secara formil dia tidak mewakili partainya. Biasanya suatu kabinet ekstra-parlementer mempunyai program kerja yang terbatas dan mengikat diri untuk menangguhkan pemecahan masalah-masalah yang bersifat fundamental.

Menurut sejarah ketatanegaraan Belanda, terdapat beberapa macam kabinet ekstra-parlementer :

Zaken Kabinet, yaitu suatu kabinet yang mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu program yang terbatas.

National Kabinet (kabinet nasional), yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya diambil dari pelbagai golongan masyarakat. Kabinet semacam ini biasanya dibentuk dalam keadaan kritis, di mana komposisi kabinet diharap mencerminkan persatuan nasional.

Akan tetapi di beberapa negara lain, termasuk Republik Perancis ke IV (1946-1958) dan Indonesia sebelum 1959, keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif tidak tercapai dan ternyata muncul dominasi badan legislatif (secara langsung atau tidak langsung) yang akibatnya cukup mengganggu kontinuitas kebijaksanaan pemerintah. Di Perancis efeknya tidak terlalu mengganggu, oleh karena aparatur pemerintahan dapat berjalan terus, akan tetapi di Indonesia setiap krisis kabinet mempunyai akibat yang bersifat distruktif dan mengganggu kelancaran jalannya pemerintahan, karena lemahnya aparatur administratif.

€ Sistem Pemerintahan Presidensial

Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka itu hanya bertanggung jawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet itu tak tergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat, maka menteri-pun tak bisa diberhentikan olehnya.

Sistem ini terdapat di Amerika Serikat yang mempertahankan ajaran Montesquieu, di mana kedudukan tiga kekuasaan negara yaitu legislatif, eksekutif dan legislatif, terpisah satu sama lain secara tajam dan saling menguji serta saling mengadakan perimbangan (check and balance). Kekuasaan membuat undang-undang ada di tangan congress, sedangkan presiden mempunyai hak veto terhadap undang-undang yang sudah dibuat itu. Kekuasaan eksekutif ada pada presiden dan pemimpin-pemimpin departemen, yaitu para menteri yang tidak bertanggung jawab pada parlemen. Karena presiden dipilih oleh rakyat, maka sebagai kepala eksekutif ia hanya bertanggung jawab kepada rakyat.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab Supreme Court (Mahkamah Agung), dan kekuasaan legislatif berada di tangan DPR atau Konggres (Senat dan Parlemen di Amerika). Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesqueu secara murni melalui pemisahan kekuasaaan (Separation of Power ). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).

a. Ciri-ciri  Sistem Pemerintahan Presidensial

1)      Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan/majelis

2)      Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif

3)      Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak dipilih oleh parlemen

4)      Presiden tak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer

5)      Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. Anggotanya pun dipilih oleh rakyat

6)      Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen

b. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem Pemerintahan Presidensial

Kelebihan        Kekurangan

Badan eksekutif lebih stabil kedudu-kannya karena tidak tergantung pada parlemen

Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah 4 tahun dan presiden Indonesia selama 5 tahun

Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya

Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi  oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak

Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas

Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

Menyadari adanya kelemahan dari masing-masing sistem pemerintahan, negara-negara pun berusaha memperbaharui dan berupaya mengkombinasikan dalam sistem pemerintahannya Hal ini dimaksudkan agar kelemahan tersebut dapat dicegah atau dikendalikan. Misalnya, di Amerika Serikat yang menggunakan sistem presidensial, maka untuk mencegah kekuasaan presiden yang besar, diadakanlah mekanisme cheks and balance, terutama antara eksekutif dan legislatif.

Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu :

1)      Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

2)      Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang).

3)      Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislative

€  Sistem Pemerintahan Referendum

Sebagai variasi dari kedua sistem pemerintahan parlementer dan presidensial adalah sistem pemerintahan referendum. Di negara Swiss, di mana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk referendum yang terdiri dari referendum obligatoir, referandum fakultatif, dan referandum konsultatif.

Referandum Obligatoir, adalah referandum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu undang-undang tertentu diberlakukan. Persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu undang-undang yang mengikat seluruh rakyat, karena dianggap sangat penting. Contoh, adalah persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar.

Referendum Fakultatif, adalah referandum yang dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu sesudah suatu undang-undang diumumkan dan dilaksanakan, sejumlah orang tertentu yang punya hak suara menginginkan diadakannya referandum. Dalam hal ini apabila referandum menghendaki undang-undang tersebut dilaskanakan, maka undang-undang itu terus berlaku. Tetapi apabila undang-undang itu ditolak dalam referandum tersebut, maka undang-undang itu tidak berlaku lagi.

Referandum Konsultatif, adalah referandum yang menyangkut soal-soal teknis. Biasanya rakyat sendiri kurang paham tentang materi undang-undang yang dimintakan persertujuaannya.

Fokus Kita :

Referandum berasal dari kata “refer” yang berarti mengembalikan. Sistem referandum berarti pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada pengawasan secara langsung oleh rakyat, terutama terhadap kebijaksanaan yang telah, sedang, atau yang akan dilaksanakan oleh badan legislatif atau eksekutif.

Pada pemerintahan dengan sistem referandum, pertentangan yang terjadi antara eksekutif (bundesrat) dan legislatif (keputusan daripada rakyat) jarang terjadi. Anggota-anggota dari bundesrat ini dipilih oleh bundesversammlung untuk waktu 3 tahun lamanya dan bisa dipilih kembali.

Keuntungan dari sistem referendum adalah, bahwa pada setiap masalah negara rakyat langsung ikut serta menanggulanginya. Akan tetapi kelemahannya adalah tidak setiap masalah rakyat mampu menyelesaikannya karena untuk mengatasinya perlu pengetahuan yang cukup harus dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Sistem ini tak bisa dilaksanakan jika banyak terdapat perbedaan paham antara rakyat dan eksekutif yang menyangkut kebijaksanaan politik. Keuntungan yang lain ialah, bahwa kedudukan pemerintah itu stabil sehingga membawa akibat pemerintah akan memperoleh pengalaman yang baik dalam menyelenggarakan kepentingan rakyatnya.

€  Sistem Parlemen Satu Kamar dan Dua Kamar

a. Sistem Parlemen Satu Kamar

Timbulnya pemikiran terhadap parelemen sistem satu kamar, didasarkan pada pemikiran bahwa apabila majelis tingginya demokratis, hal itu semata-mata mencerminkan majelis rendah yang juga demokratis dan karenanya hanya merupakan duplikasi saja. Teori yang mendukung pandangan ini berpendapat bahwa fungsi kamar kedua, misalnya meninjau atau merevisi undang-undang, dapat dilakukan oleh komisi parlementer, sementara upaya menjaga konstitusi selanjutnya dapat dilakukan melalui konstitusi yang tertulis.

Banyak negara yang kini mempunyai parlemen dengan sistem satu kamar dulunya menganut sistem dua kamar dan belakangan menghapuskan majelis tingginya. Salah satu alasannya ialah karena majelis tinggi yang dipilih hanya bertumpang tindih dengan majelis rendah dan menghalangi disetujuinya undang-undang. Contohnya adalah kasus Landsting di Denmark (dihapuskan tahun1953). Alasan lainnya adalah karena majelis yang diangkat terbukti tidak efektif. Contohnya adalah kasus Dewan Legislatif di Selandia Baru (dihapuskan tahun 1951).

Beberapa hal terkait dengan parlemen sistem satu kamar adalah sebagai berikut :

Para pendukung, menyatakan bahwa sistem satu kamar mencatat perlunya pengendalian atas pengeluaran pemerintahan dan dihapuskannya pekerjaan yang berganda yang dilakukan oleh kedua kamar.

Para pengkritik, bahwa sistem satu kamar menunjukkkan adanya pemeriksaan dan pengimbangan ganda yang diberikan oleh sistem dua kamar dan dapat menambah tingkat konsensus dalam masalah legislatif.

Kelemahan sistem satu kamar, ialah bahwa wilayah-wilayah urban yang memiliki penduduk yang lebih besar akan mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada wilayah-wilayah pedesaan yang penduduknya lebih sedikit. Satu-satunya cara untuk membuat wilayah yang penduduknya lebih sedikit terwakili dalam pemerintahan kesatuan adalah menerapkan sistem dua kamar, seperti misalnya pada periode awal Amerika Serikat.

Beberapa pemerintahan sub-nasional yang menggunakan sistem legislatif satu kamar antara lain adalah negara bagian Nebraska di Amerika Srikat, Queensland di Australia, semua provinsi dan atau wilayah di Kanada dan Bundesländer Jerman (Bavaria menghapuskan Senatnya pada tahun 1999). Adapun di Britania Raya, Parlemen Skotlandia, Dewan Nasional Wales dan Dewan Irlandia Utara yang telah meramping juga menganut sistem satu kamar.

Semua dewan legislatif kota praktis juga satu kamar dalam pengertian bahwa dewan perwakilan rakyat daerah tidak dibagi menjadi dua kamar. Hingga awal abad ke-20, dewan-dewan kota yang dua kamar lazim ditemukan di Amerika Serikat.

          2.) Negara dengan sistem perintahan Parlementer (republik):

Albania

Bangladesh

Bosnia Herzegovina

Botswana

Bulgaria

Cape Verde

Croatia

Republik Ceko

Dominica

Timor Leste

Estonia

Ethiopia

Finlandia

Jerman

Yunani

Hungaria

Islandia

India

Iraq

Irlandia

Israel

Italia

Kiribati

Kyrgyzstan

Latvia

Lebanon

Libya

Lithuania

Macedonia

Malta

Kepulauan Marshall

Mauritius

Micronesia

Moldova

Mongolia

Montenegro

Nauru

Nepal

Pakistan

Polandia

Samoa

San Marino

Serbia

Singapura

Slovakia

Slovenia

Somalia

Afrika Selatan

Swiss

Trinidad Tobago

Turki

Vanuatu

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer (monarki):

Antigua dan Barbuda

Australia

Bahama

Bahrain

Belanda

Barbados

Belgia

Belize

Bhutan

Kamboja

Canada

Denmark

Grenada

Inggris Raya

Jamaika

Jepang

Jordania

Lesotho

Liechtenstein

Luxemburg

Kuwait

Malaysia

Monaco

Moroko

Selandia Baru

Norwegia

Papua Nugini

Saint Kitts dan Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent dan Grenadines

Samoa

Kepulauan Solomon

Spanyol

Swedia

Thailand

Tonga

Tuvalu

Negara dengan sistem pemerintahan Presidensial:

Amerika Serikat

Afghanistan

Angola

Argentina

Benin

Bolivia

Brazil

Burundi

Chile

Colombia

Comoros

Costa Rica

Cyprus

Dominican Republic

Ecuador

El Salvador

Gambia

Ghana

Guatemala

Honduras

Indonesia

Iran

Kenya

Liberia

Malawi

Maladewa

Mexiko

Nicaragua

Nigeria

Palau

Panama

Paraguay

Filipina

Seychelles

Sierra Leone

Sudan Selatan

Turkmenistan

Uruguay

Venezuela

Zambia

Zimbabwe

          3.) PARLEMENTER:

1.    Inggris

·  Kepala negara adalah raja, ratu sifatnya simbolis tidak dapat diganggu gugat.

·  UU dalam penyekenggaraan negara berrsifat konvensi.

·  Kekuasaan pemerintah ada di tangan Perdana Menteri.

·  Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan legislatif harus meletakkan jabatannya.

·  Perdana Menteri sewaktu-waktu dapat mengadakan pemilu.

·  Hanya ada 2partai besar yaitu konservatif dan partai buruh.

PRESIDENSIAL

1.    Negara Republik Indonesia (presidensial)

·  Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas dengan 35 provinsi termasuk daerah istimewa.

·  Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem presidensial.

·  Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

·  Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada presiden.

·  Parlemen pemegang kekuasaan Eksekutif yang terdiri dari 2 kamar yaitu DPR dan DPD yang merupakan sekaligus anggota MPR.  Anggota DPR dipilih rakyat melalui pemilu dengan sitem proporsional terbuka,  DPD dipilih rakyat secara langsung melalui pemilu yang berasal dari masing-masing provinsi sejumlah 4 orang setiap provinsi dengan sistem pemilihan distrik perwakilan banyak.

·  Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya.

4.) 1.  MPR dengan DPR

hubungan antar MPR dan DPR di atur di dalam :

a.       UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.”

b.       UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. “

c.       UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

d.       UUD 1945 pasal 7B ayat 6 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut.”

2.       MPR dengan DPD

Hubungan antara MPR dan DPD dia atur didalam UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

3.       MPR dengan Presiden

Hubungan antar MPR dan Presiden di atur di dalam :

a.       UUD 1945 pasal 3 ayat 2 yang berbunyi, ”Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden”

b.       UUD 1945 pasal 3 ayat 3 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.”

c.       UUD 1945 pasal 7A yang berbunyi, “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. “

d.       UUD 1945 pasal 7B ayat 1 yang berbunyi, “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

e.       UUD 1945 pasal 7B ayat 7 yang berbunyi, “Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.

f.       UUD 1945 pasal 8 ayat 2 yang berbunyi, “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.